Banyak Keluhan Soal Desil, Komisi D DPRD DIY Datangi Kantor BPS

Perubahan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menyebabkan kekhawatiran masyarakat akan hak menerima bantuan sosial (bansos). Komisi D DPRD DIY mendatangi Kantor BPS DIY pada Jumat (28/8) untuk meminta penjelasan terkait kenaikan desil yang berdampak pada pencutoffan bantuan. Ketua Komisi D, R.B. Dwi Wahyu, menyatakan bahwa warga dengan status mahasiswa yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) terancam kehilangan bantuan karena naik kelas desilnya. Banyak warga yang secara ekonomi tidak mampu namun mengalami kenaikan desil yang signifikan, sehingga tidak sesuai dengan kondisi realnya. Komisi D juga mempertanyakan kecepatan proses verifikasi dan sanggah data, mengingat adanya timeline akademis dan pembaharan APBD yang mendesak. Pihak BPS DIY meminta masyarakat melakukan pemuktahiran data mandiri melalui kanal resmi seperti aplikasi Cek Bansos Kemensos, SIKS-NG, laporan kelurahan, atau kanal BPS ketika status desil tidak sesuai. Proses ini bertujuan agar data bantuan sosial tetap akurat dan tepat sasaran.