BNPP Tekankan Pentingnya Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar dalam RUU Daerah Kepulauan

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menekankan pentingnya pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) dalam RUU Daerah Kepulauan. Sekretaris BNPP RI Makhruzi Rahman menyampaikan hal ini dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Panitia Khusus RUU Daerah Kepulauan DPR RI. PPKT dianggap bagian dari kepentingan strategis nasional, sehingga pengelolaannya harus menggabungkan aspek keamanan, kedaulatan negara, serta pemenuhan kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat. BNPP membedakan pendekatan berdasarkan status pulau: PPKT tidak berpenduduk fokus pada penjagaan kedaulatan melalui pos-pos keamanan, patroli, dan konservasi lingkungan, sementara PPKT berpenduduk membutuhkan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan akses ekonomi untuk mencegah migrasi massal ke pulau induk. Konektivitas infrastruktur sepert jalan, pelabuhan, dan bandara dianggap krusial untuk mendukung pelayanan dasar, kegiatan ekonomi, pertahanan, dan pengawasan wilayah perbatasan. BNPP juga menekankan pentingnya pendanaan APBN untuk PPKT yang memiliki kapasitas fiskal terbatas, serta dukungan BPK RI dalam evaluasi pengelolaan keuangan dan program pengelolaan perbatasan negara.