Bos Kawasan Industri Resah Rencana Investasi Lenyap Mendadak, Ada Apa?

Pengusaha kawasan industri mengkhawatirkan rencana investasi yang sudah berhasil dibawa masuk ke Indonesia justru tertahan karena birokrasi, perizinan, dan koordinasi antarinstansi yang belum efektif. Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Akhmad Ma'ruf Maulana menyampaikan, tantangan pemerintah bukan hanya menarik investor, tetapi juga memastikan komitmen investasi segera terealisasi menjadi proyek nyata. Proses perizinan yang panjang, aturan yang tumpang tindih, hingga koordinasi pusat-daerah yang belum optimal membuat investor menghadapi ketidakpastian saat menjalankan proyek.

HKI menyoroti sejumlah rencana investasi strategis terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang perlu diproses lebih cepat. Proyek yang sudah memiliki investor nyata, komitmen investasi jelas, dan potensi besar penciptaan lapangan kerja diusulkan untuk mendapatkan mekanisme penyelesaian yang lebih cepat dan terukur. Menurut Akhmad Ma'ruf, ketidakpastian dalam proses yang berjalan terlalu lama justru menjadi kendala terbesar bagi realisasi investasi.

Untuk mengatasi hal tersebut, HKI mendorong pemerintah membentuk Tim Percepatan dan Pengawalan Investasi yang tidak hanya berfungsi sebagai wadah koordinasi, tetapi juga memiliki kewenangan untuk mengurai hambatan sejak komitmen ditetapkan hingga proyek mulai beroperasi. Tim ini diusulkan dapat menetapkan batas waktu penyelesaian, mengoordinasikan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta mendorong keputusan ketika investasi mengalami kebuntuan.