BPK dan MPR bertemu bahas penguatan tata kelola keuangan negara

Pimpinan BPK dan MPR bertemu di Jakarta pada Senin, 10 Agustus 2025, untuk membahas penguatan tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Pertemuan ini merupakan bagian dari silaturahmi kebangsaan menjelang Sidang Tahunan MPR pada 14 Agustus 2026. Diskusi mencakup peran BPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Ketua BPK Isma Yatun menekankan bahwa pemeriksaan BPK tidak hanya fokus pada pemberian opini, tetapi juga bertujuan mendorong perbaikan tata kelola secara berkelanjutan. BPK berupaya agar hasil pemeriksaan menjadi bagian dari upaya perbaikan pengelolaan keuangan negara agar lebih efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

MPR mengapresiasi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara yang ditandai dengan semakin banyaknya kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan bahwa peningkatan opini WTP menjadi indikator positif bahwa tata kelola dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah semakin baik.