Bukan Timteng, AS Tiba-Tiba Siapkan Operasi Militer Besar di Sini

Amerika Serikat (AS) membuka kemungkinan melakukan operasi militer gabungan dengan Kolombia untuk menghancurkan kelompok bersenjata yang dituduh terlibat dalam jaringan teror dan perdagangan narkoba. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth saat menyambut Kolombia ke dalam koalisi pemberantasan kartel yang dipimpin Washington. Hegseth menyatakan bahwa Kolombia telah memberikan kewenangan untuk melakukan operasi militer bersama guna menghancurkan kelompok teroris dan jaringan teror, termasuk National Liberation Army (ELN) dan sisa-sisa Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC). ELN telah ditetapkan oleh AS sebagai organisasi teroris. Hegseth juga memberikan indikasi kemungkinan keterlibatan langsung militer AS dalam operasi tersebut, dengan menyatakan bahwa organisasi teroris yang ditetapkan akan menjadi target yang sah bagi pemerintah AS.

Pertemuan koalisi Americas Counter-Cartel Coalition di Panama menunjukkan makin luasnya cakupan kebijakan Presiden AS Donald Trump di Amerika Latin, yang kini tidak hanya fokus pada Terusan Panama tetapi juga mencakup operasi pemberantasan narkoba dan kelompok bersenjata. Sejak September tahun lalu, lebih dari 200 orang tewas dalam serangan militer AS terhadap kapal-kapal yang diduga membawa narkoba. Operasi ini mendapat kritik karena dianggap sebagai kejahatan perang yang layak ditangani oleh International Criminal Court (ICC). Namun, Hegseth justru mengecam ICC dan mendorong negara-negara mitra untuk menarik diri dari organisasi tersebut.

Pemerintahan baru Kolombia di bawah Presiden Abelardo De La Espriella mendukung pendekatan ini, dengan janji melakukan penindakan keamanan besar-besaran. Pemerintahan Trump juga mengumumkan rencana memberikan bantuan keamanan senilai US$1 miliar kepada Kolombia. De La Espriella menyalahkan pendahulunya, Gustavo Petro, atas meluasnya kelompok bersenjata. Di tengah pergeseran politik ke kanan di Amerika Latin, Panama juga menjadi penting dalam strategi Trump, terutama setelah kemenangan hukum terhadap CK Hutchison terkait konsesi pelabuhan di Terusan Panama. Presiden Panama Jose Raul Mulino menegaskan bahwa perdagangan narkoba dan manusia merupakan ancaman nyata terhadap kedaulatan kawasan.