Calon Hakim Agung Soroti Reformasi Pengadilan Pajak di Tengah Kompleksitas Ekonomi Digital

Calon Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara Pajak, Yeheskiel Minggus Tiranda, menyoroti perlunya reformasi mendasar pada Pengadilan Pajak menghadapi pertumbuhan ekonomi digital lintas batas. Menurutnya, model bisnis berbasis platform memungkinkan perusahaan global memperoleh manfaat ekonomi dari pasar Indonesia tanpa kehadiran fisik permanen, sementara pelaku usaha domestik tetap terikat rezim pajak konvensiotal. Hal ini menciptakan persoalan keadilan fiskal yang menuntut pembaruan di sisi penyelesaian sengketa, tidak hanya regulasi substantif. Pemerintah telah menerapkan skema PPN PMSE yang hingga pertengahan 2025 menyumbang sekitar Rp40 triliun penerimaan negara, namun sisi ajudikatif masih tertinggal.