Cegah Kebocoran Fiskal, Ekonom Dorong Penindakan Rokok Ilegal

Ekonom mendesak penindakan terhadap rokok ilegal sebagai langkah penting untuk mengamankan penerimaan negara dan mencegah kebocoran fiskal. Dalam diskusi Strategi Kebijakan Publik, Direktur Program Prasasti Center Piter Abdullah menyatakan potensi penerimaan negara yang hilang akibat kebocoran fiskal mencapai ribuan triliun rupiah secara kumulatif selama beberapa dekade. Kebocoran ini terjadi baik pada sisi penerimaan maupun pengeluaran negara.

Faktor penyebab meliputi penerimaan pajak dan bea cukai yang belum optimal, praktik penggelembungan nilai proyek, serta tindak korupsi. Piter Abdullah juga menekankan perlunya memperkuat implementasi Pasal 33 UUD 1945 agar sumber daya alam dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat di daerah penghasil.

Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino menambahkan bahwa tantangan utama bukan pada regulasi, melainkan pada konsistensi penegakan hukum dan pengawasan. Ia menyarankan penguatan fungsi BPKP melalui monitoring dan assurance sejak awal untuk mendeteksi potensi penyimpangan lebih dini.