Cegah Perundungan, Komisi VIII DPR dan UIN Raden Mas Said Dorong Pendidikan Inklusif

Komisi VIII DPR, Kementerian Agama, dan UIN Raden Mas Said Surakarta mendorong penguatan pendidikan inklusif di lingkungan madrasah. Langkah ini dibahas dalam kegiatan Ngobrol Pendidikan Islam (Ngopi) di Klaten pada 4 Oktober 2026 untuk menjawab tantangan pendidikan yang semakin kompleks.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Singgih Januratmoko, menekankan bahwa madrasah menghadapi berbagai isu krusial, mulai dari praktik perundungan, adaptasi teknologi kecerdasan buatan (AI), hingga akses pendidikan inklusif. Hal ini menuntut peningkatan kapasitas guru dan pemangku kepentingan guna meningkatkan mutu layanan serta pemerataan akses pendidikan.

Upaya ini bertujuan menyelaraskan pendidikan Kemenag dengan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk insan kamil. Fokus utamanya adalah menciptakan keseimbangan antara kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial melalui penguatan karakter berbasis nilai keagamaan serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.