Dana Khusus Kepulauan Jadi Fokus Utama Pembahasan Pansus, Pastikan Hak Masyarakat Adat

Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-undang (Pansus RUU) Daerah Kepulauan DPR, Alimudin Kolatlena, menyatakan bahwa formulasi Dana Khusus Kepulauan menjadi salah satu fokus utama pembahasan RUU tersebut. Dana tersebut perlu disusun secara hati-hati agar selaras dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan tidak bertentangan dengan mekanisme pendanaan yang sudah ada.

Alimudin menjelaskan bahwa Dana Khusus Kepulauan diusulkan sebagai instrumen untuk mempercepat pembangunan di wilayah kepulauan. Karena karakteristik daerah kepulauan yang berbeda, pendekatannya pun perlu disesuaikan, termasuk dalam hal pendanaan.

Skema Dana Khusus Kepulauan ditujukan untuk melengkapi instrumen fiskal yang telah tersedia, khususnya untuk menjawab kebutuhan pembangunan yang muncul akibat kondisi geografis wilayah kepulauan yang tersebar dan unik.