DBH Jakarta Dipangkas, Pramono Cari Dana Alternatif

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan kepercayaan pelaku usaha sebagai kunci utama dalam menghadapi pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp 15 triliun. Pemprov DKI Jakarta mengembangkan berbagai skema creative financing agar pembangunan tetap berjalan tanpa bergantung sepenuhnya pada APBD. Salah satu skema yang tengah disiapkan adalah penerbitan obligasi daerah senilai Rp 3,5 triliun, yang ditegaskan Pramono hanya akan digunakan untuk sektor produktif seperti rumah sakit, kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial, bukan belanja konsumtif.

Selain obligasi daerah, Pemprov DKI juga mengoptimalkan skema Koefisien Lantai Bangunan (KLB), strategic partnership, dan naming rights sebagai sumber pembiayaan alternatif. Contoh konkret yang disebutkan antara lain revitalisasi Taman Semanggi yang dibiayai mitra swasta senilai Rp 135 miliar, pembangunan terowongan pejalan kaki Bundaran HI yang terhubung ke MRT, serta jalur pedestrian Dukuh Atas senilai Rp 350 miliar yang mengintegrasikan enam moda transportasi. Semua proyek tersebut dilakukan tanpa menggunakan dana APBD, sementara anggaran daerah difokuskan untuk program sosial seperti KJP dan KJMU.