Pramono Masih Tunggu Pemerintah Pusat soal Obligasi Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan rencana penerbitan obligasi daerah oleh Pemprov DKI masih menunggu persetujuan pemerintah pusat. Pemprov akan berkoordinasi dengan Kemendagri, Kemenkeu, dan Bappenas sebelum melaksanakannya. Obligasi dimaksudkan sebagai alternatif creative financing untuk memperkuat anggaran DKI yang sudah terkelola baik. Pramono menekankan bahwa tidak semua daerah memiliki kapasitas anggaran sebesar DKI, sehingga penerbitan obligasi harus diwaspadai agar tidak menjadi beban. Dengan latar belakang pengalaman 15 tahun di pemerintahan pusat, Pramono menjamin DKI akan mengikuti keputusan pemerintah pusat secara penuh.