Desil Bansos Banyak Dikeluhkan, Bakom Sebut Data Bisa Dievaluasi

Pemerintah membuka ruang evaluasi terhadap data sosial ekonomi setelah muncul keluhan terkait perubahan desil yang memengaruhi akses bantuan sosial, termasuk kesulitan mahasiswa membayar UKT. Kepala Bakom M. Qodari menyatakan keluhan warga menjadi masukan untuk memperbaiki akurasi data penerima perlindungan sosial. Presiden Prabowo Subianto juga memperhatikan akurasi data tersebut. Untuk meningkatkan akurasi, pemerintah melakukan digitalisasi bantuan sosial yang tidak hanya memudahkan penerimaan bantuan tetapi juga memperbaiki data yang salah sasaran. Dalam uji coba di Surabaya, sistem digital berhasil mengidentifikasi sekitar 25.000 kepala keluarga yang termasuk dalam inclusion error (seharusnya tidak menerima bantuan tetapi tercatat sebagai penerima) dan sekitar 51.000 kepala keluarga yang termasuk dalam exclusion error (seharusnya berhak menerima tetapi tidak tercatat). Sistem ini memeriksa data lintas kementerian dan lembaga seperti PLN, kepolisian, dan ATR/BPN. Ke depan, pencocokan data direncanakan mencakup hingga delapan lembaga, dan kriteria penerima bantuan akan dievaluasi bersama BPS dan DENKO.