Digitalisasi Perlinsos Diperluas, Pemerintah Tekankan Prinsip Keadilan
Rangkuman otomatis · disusun dengan AI

Pemerintah Indonesia akan memperluas jangkauan digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) secara bertahap hingga seluruh negeri. Rini Widyantini, Menteri PANRB, menekankan bahwa digitalisasi harus berlandaskan prinsip keadilan (digital by justice) agar tidak meninggalkan kelompok marjinal yang kesulitan menggunakan teknologi. Program ini menggabungkan digital by design dengan transparansi algoritma dan jaminan hak masyarakat. Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemerintah akan mencanangkan Gerakan Nasional Perlindungan Sosial dengan kerja sama TNI, Polri, pemerintah daerah, dan kementerian lain untuk mempercepat implementasi serta mengurangi korupsi melalui transfer langsung ke rekening penerima.
Bagikan
Diberitakan juga oleh
CNBC Indonesia · 11 September 2026 pukul 09.20
250.000 Lowongan Jadi Agen, Daftar Online Tugas Scan Wajah Warga RI
Liputan6.com · 11 September 2026 pukul 09.08
Luhut: 77,6% Bansos di Banyuwangi Tak Tepat Sasaran
Liputan6.com · 10 September 2026 pukul 16.44
Perlinsos Diakses 50 Juta Pengguna, Ketahanan Sistem Diuji
SINDOnews · 10 September 2026 pukul 14.49
Digitalisasi Bansos Diluncurkan Oktober, Luhut: Hemat Anggaran Rp1.200 Triliun
Berita terkait
Pemerintah Buka Pendaftaran Agen Perlinsos, Butuh 250.000 Orang
CNBC Indonesia · 8 September 2026 pukul 17.05
Pemerintah mengoptimalkan sistem Perlinsos Digital
ANTARA News · 15 Agustus 2026 pukul 19.51
Gelontorkan Bantuan Sosial di 2027, Pemerintah Siapkan Rp549 Triliun
SINDOnews · 14 Agustus 2026 pukul 21.05
Kemensos Dukung Uji Coba Digitalisasi Bansos di 258 Kabupaten/Kota
Detik.com · 10 September 2026 pukul 17.03