DPR dan Pemerintah Ditenggat Sebulan Tuntaskan 4 Tuntutan PPPK & PPPK Paruh Waktu

Aliansi R2 R3 Database BKN Indonesia menyerahkan laporan pendataan nasional PPPK dan PPPK Paruh Waktu kepada pimpinan DPR RI dan pemerintah pada 7 September 2026. Pertemuan ini menghasilkan komitmen pemerintah dan DPR untuk menuntaskan empat tuntutan utama dalam jangka waktu satu bulan.

Tuntutan tersebut meliputi pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu pada 2026, pengalihan status PPPK menjadi PNS tanpa batas usia pada 2027, serta penerapan skema pengembangan karier yang transparan. Selain itu, diminta agar beban gaji dan tunjangan PPPK dialihkan sepenuhnya dari APBD ke APBN.