DPR Kaget! Utang DBH ke Daerah Rp71 T, APBN 2027 Cuma Siapkan Rp4 T

Badan Anggaran DPR menyoroti ketimpangan besar antara utang Dana Bagi Hasil (DBH) pemerintah pusat kepada daerah dengan alokasi anggaran yang tersedia. Berdasarkan audit pemerintah, total kurang bayar DBH hingga 2025 mencapai Rp71 triliun, namun RAPBN 2027 hanya mengalokasikan Rp4 triliun untuk penyelesaian tunggakan tersebut.

Untuk mengatasi keterbatasan ruang fiskal APBN, Kementerian Keuangan menyiapkan skema alternatif melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Pemerintah daerah dapat mengajukan proyek infrastruktur yang akan dibiayai terlebih dahulu oleh operator investasi pemerintah, di mana nilai proyek tersebut diperhitungkan sebagai pelunasan utang DBH. Bunga pembiayaan proyek ini akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat.