DPR & Kemendagri Dorong Integrasi Data Kependudukan Digital Real-Time di Bandung Barat

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mengadakan kegiatan pendaftaran penduduk secara jemput bola di Bale Gempungan, Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan ini bertujuan melancarkan rebranding Dukcapil melalui verifikasi Bantuan Sosial berbasis data kependudukan yang akurat dan terintegrasi menggunakan Identitas Kependudukan Digital, sekaligus menguji sistem Perlindungan Sosial Digital.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kelemahan sistem pendataan lama yang hanya melakukan verifikasi setiap enam bulan sekali, sehingga sering menyebabkan data tidak akurat seperti nama warga yang sudah meninggal atau pindah masih tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap. Ia menekankan pentingnya sistem data terintegrasi secara real-time agar perubahan kependudukan langsung tercatat dan akurasi data ditingkatkan.

Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri Erliani Budi Lestari menyatakan bahwa integrasi data kependudukan nasional sangat penting untuk segera dilaksanakan. Pemerintah sedang menyusun Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang akan diselaraskan dengan perlindungan data pribadi masyarakat. Pemerataan digital ini juga menjadikan Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah percontoran nasional.