Ekonom: Pembatasan Pertalite Berpotensi Bebani Rumah Tangga

Pemerintah rencana membatasi pembelian Pertalite subsidi, diperkirakan menimbulkan dampak ekonomi bagi masyarakat. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menyatakan kebijakan ini tidak sekecil yang terlihat. Saat ini Pertalite dijual Rp10.000 per liter, sementara Pertamax Rp15.950 per liter. Masyarakat yang kehilangan akses Pertalite dan harus beralih ke Pertamax akan mengalami kenaikan biaya hingga 60%. Dari perspektif fiskal, manfaat penghematan subsidi diperkirakan Rp8,9 triliun hingga Rp17 triliun, yang relatif kecil dibandingkan belanja subsidi dan kompensasi energi ratusan triliun rupiah. Yusuf menambahkan bahwa selisih harga antara Pertalite dan Pertamax tidak sepenuhnya menjadi keuntungan negara karena ada komponen pajak daerah dan margin usaha. Pemerintah perlu menghitung manfaat fiskal secara menyeluruh dengan mempertimbangkan biaya administrasi, konsekuensi politik, serta beban ekonomi yang berpotensi berpindah kepada rumah tangga. Dari sisi inflasi, dampak langsung pembatasan Pertalite diperkirakan relatif kecil, tetapi bukan berarti tidak ada. Harga Pertalite tidak mengalami kenaikan, namun jika sebagian konsumen beralih menggunakan Pertamax yang memiliki harga lebih tinggi, rata-rata harga bensin yang dibayarkan masyarakat tetap dapat meningkat dan berpotensi tercermin dalam angka inflasi. Inflasi tahunan pada Juli telah mencapai 2,88%. Pemerintah sebaiknya tidak menerapkan pembatasan secara mendadak. Kebijakan tersebut dinilai lebih aman jika dilakukan secara bertahap agar masyarakat memiliki waktu untuk menyesuaikan diri. Risiko terbesar dapat muncul dari kelompok pekerja yang menggunakan kendaraan sebagai bagian dari aktivitas ekonominya, terutama pengemudi ojek dan transportasi daring. Penggunaan desil sebagai garis pembatas untuk menentukan rencana pembatasan pembelian BBM subsidi dinilai bermasalah.