Fraksi PDIP: Sistem Satu Data Indonesia Harus Berpihak pada Rakyat
Rangkuman otomatis · disusun dengan AI

Fraksi PDI Perjuangan DPR menyampaikan pandangan mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia. Sofwan Dedy Ardyanto, anggota Komisi V DPR, menekankan sistem Satu Data Indonesia harus akurat, terintegrasi, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data tidak sekadar angka statistik, melainkan instrumen penting untuk membaca kondisi masyarakat, merencanakan kebijakan, dan mengukur keberhasilan pembangunan. Kualitas data menentukan kemampuan pemerintah dalam mengidentifikasi kelompok yang luput dari kebijakan. Penyebaran data di berbagai kementerian yang tidak konsisten dapat menghasilkan program pemerintah tidak tepat sasaran. Dengan data yang baik, pemerintah dapat lebih peka, efisien, dan menjangkau masyarat yang tertinggal dan diabaikan.
Bagikan
Berita terkait
One Data Indonesia: Building a Government That Delivers and an Economy That Competes
Warta Ekonomi · 6 Oktober 2026 pukul 19.05
Wajib Halal untuk Lindungi Masyarakat, BPJPH: Yang Belum Siap, Kami Beri Waktu
SINDOnews · 6 Oktober 2026 pukul 18.18
World Bank Ramal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2% pada 2026
Liputan6.com · 6 Oktober 2026 pukul 17.15
Ini yang Diatur di Dalam UU Satu Data Indonesia: Dari Data Dasar-Penyelenggara
kumparan · 6 Oktober 2026 pukul 15.42