One Data Indonesia: Building a Government That Delivers and an Economy That Competes

KADIN Indonesia mendukung rancangan UU Satu Data Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing ekonomi. Inisiatif ini bertujuan menghapus redundansi administrasi melalui prinsip pengiriman data sekali, sehingga pelaku usaha tidak perlu menyerahkan dokumen yang sama berulang kali kepada berbagai instansi pemerintah.

Implementasi kebijakan ini menekankan pada pertukaran data antarlembaga yang berbasis kerangka hukum nasional, bukan sekadar MoU bilateral. Fokus utama meliputi standarisasi data, keamanan informasi sensitif, serta pembagian tanggung jawab yang jelas antara produsen data, pengelola, dan operator infrastruktur. Keberhasilan program ini diharapkan mampu mempercepat proses perizinan, memperbaiki iklim investasi, dan memperkuat kedaulatan data nasional.