Ini yang Diatur di Dalam UU Satu Data Indonesia: Dari Data Dasar-Penyelenggara

DPR mengesahkan UU Satu Data Indonesia (SDI) pada 6 Oktober 2023. UU ini mengatur 20 bab dan 141 pasal mengenai penyelenggaraan data nasional. Data Dasar Nasional (DDN) menjadi data utama negara untuk perencanaan pembangunan, kebijakan keuangan, dan bantuan sosial. Penyelenggara SDI ditetapkan untuk menggantikan Badan Satu Data Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam mengkoordinasi data dari kementerian hingga pemerintah desa. UU mewajibkan standar data, katalog, dan infrastruktur digital yang aman serta terkonektif. Setiap institusi tetap memiliki data masing-masing, namun harus menggunakan standar data yang sama. Laporan keamanan siber harus dikirim dalam 24 jam jika terjadi insiden. Masyarakat berhak memberi masukan dan melaporkan penyalahgunaan data. Sengketa diselesaikan melalui mediasi dalam 14-28 hari kerja.