Golkar Dukung Usulan Pembentukan Pansus DPR Bahas Wacana Pilkada Tanpa Wakil

Partai Golkar mendukung usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPR untuk membahas wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) tanpa wakil. Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan pembahasan UU Pemilu memang selalu melalui Pansus lintas komisi. Doli mengaku sudah mengusulkan konsep pilkada tanpa wakil sejak 2025 dengan alasan hubungan antara kepala daerah dan wakilnya hampir seluruhnya tidak harmonis, sangat sedikit daerah yang pasangan pemimpinnya kompak hingga akhir periode.

Doli juga menilai konsep ini dapat menghemat biaya politik dan belanja daerah. Biaya politik pilkada tinggi sebagian disebabkan proses transaksi politik saat menentukan pasangan calon, yang berujung pada pembagian kewenangan dan kue ekonomi saat menjabat. Dengan tidak adanya wakil, tidak ada lagi biaya dan fasilitas yang perlu dikeluarkan untuk posisi tersebut. Doli mengusulkan kursi wakil hanya tingkat provinsi, ditunjuk gubernur dari pejabat ASN.

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR dari PKB Muhammad Khozin juga mengusulkan hal serupa agar wakil tidak sekadar menjadi vote getter. Khozin menyarankan wakil kepala daerah cukup ditunjuk oleh kepala daerah terpilih melalui perubahan UU Pilkada.