Hukum Kebebasan Berekspresi di Ruang Digital

Penahanan sembilan tersangka oleh Polda Metro Jaya pada Agustus 2026 membuka diskursus tentang batas kebebasan berekspresi di ruang digital. Tersangka diduga menyebarkan konten provokatif, berita bohong, dan menggunakan modus seperti pemalsuan dokumen serta konten berbayar. Data Pusiknas Bareskrim Polri mencatat 17 kasus penyebaran berita bohong Januari-Maret 2026, lebih dari lima kali lipat dibanding 2025. Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menerima 4.271 laporan dalam 2025, termasuk 333 kasus pencemaran nama baik dan 199 kasus manipulasi dokumen elektronik. Hukum menyatakan perbedaan antara kebebasan berpendapat dan tindak pidana seperti Pasal 263 KUHP (berita bohong), Pasal 433 KUHP (menyerang kehormatan), serta Pasal 35 UU ITE (manipulasi dokumen elektronik). Penegakan hukum harus membedakan peran produsen konten dengan penerima informasi, dengan pendekatan restoratif untuk kasus minor.