Industri Tambang dan Perkebunan Dinilai Paling Rawan Pelanggaran HAM

Sektor pertambangan dan perkebunan Indonesia paling rawan pelanggaran HAK manusia. Kementerian HAM, lewat Wakil Menteri Mugiyanto, menyatakan aduan dominan berasal dari konflik lahan dan dampak lingkungan di sektor ekstraktif. Risiko pelanggaran jauh lebih tinggi dibandingkan manufaktur, termasuk ancaman modern slavery di perkebunan kelapa sawit. Untuk menanggulangi, Kemenkeham sedang menyiapkan kebijakan uji tuntas HAM yang menyasar perusahaan berdasarkan risiko lingkungan dan masyarakat, bukan hanya jumlah pekerja. Penerapan prinsip bisnis berbasis HAM menuntut perusahaan melebihi kepatuhan legalitas dengan menghormati hak masyarakat dan lingkungan. Di sektor perkebunan, upaya transformasi digital dan dorongan pembenahan tata kelola diperluas untuk menjawab tantangan global.