Isu Sesar Surabaya, DPRD Dorong Pengawasan Bangunan Diperketat

Isu sesar Surabaya dan Sesar Waru kembali menjadi sorotan publik, sehingga DPRD Kota Surabaya mendesak Pemkot memperketat pengawasan keandalan bangunan dan akses keselamatan di kawasan publik. Wakil Ketua DPRD Arif Fathoni (Toni) menilai masuknya pembahasan ini sebagai momentum untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap potensi bencana. Ia mendukung kebijakan Wali Kota Eri Cahyadi yang meminta pengelola pusat perbelanjaan menurunkan ketinggian pagar mal, karena hal ini berkaitan dengan ketersediaan ruang keselamatan saat terjadi darurat. Menurutnya, pagar besi yang terlalu tinggi dan berada di sisi jalan berpotensi mempersempit ruang gerak masyarakat, sehingga perlu diperhatikan dalam perspektif evakuasi dan keselamatan publik. DPRD juga mendorong evaluasi tidak hanya pada struktur utama gedung, tetapi juga elemen pendukung seperti pagar, akses keluar-masuk, dan jalur evakuasi. Proses Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan verifikasi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) juga diminta diperketat agar tidak hanya sebatas formalitas administrasi, tetapi dilakukan audit langsung di lapangan secara berkala. Toni menekankan pentingnya pengawasan berkala untuk memastikan perubahan fisik bangunan tidak mengurangi aspek keselamatan, terutama terkait akses masyarakat dan ruang evakuasi. Di sisi lain, ia mengapresiasi kolaborasi Pemkot Surabaya dengan BMKG dan pakar geologi ITS untuk memasang sensor pemantau pergerakan tanah, yang perlu berjalan beriringan dengan edukasi kebencanaan hingga tingkat RT/RW melalui program Kampung Pancasila. Isu sesar diharapkan menjadi pemantik agar budaya sadar bencana melekat pada keseharian warga, didukung oleh regulasi yang tegas, penegakan SLF yang disiplin, dan pengawasan fisik bangunan demi keselamatan publik.