Jakarta Mau Terbitkan Obligasi, Fahira Idris Beri 6 Rekomendasi ke Pramono

Anggota MPR Fahira Idris memberikan enam rekomendasi kepada Gubernur Pramono Anung terkait rencana penerbitan obligasi daerah untuk pendanaan pembangunan Jakarta. Menurutnya, obligasi dapat mempercepat pembangunan infrastruktur yang manfaatnya dirasakan puluhan tahun, namun harus didasarkan pada kebutuhan yang terukur dan kemampuan pembayaran. Fahira menekankan bahwa obligasi bukanlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) melainkan utang yang harus dibayarkan kembali, sehingga keberhasilannya harus dinilai dari produktivitas penggunaan dana dan manfaat bagi masyarakat.

Rekomendasi pertama yaitu memastikan kebutuhan dan efisiensi pembiayaan dengan memetakan kas yang tersedia setelah memperhitungkan kewajiban belanja. Kedua, prioritaskan proyek produktif yang siap dilaksanakan dengan kelayakan teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan yang jelas. Ketiga, bangun model penerimaan yang realistis termasuk pendapatan nontiket seperti sewa ruang komersial dan iklan. Keempat, siapkan pembayaran pokok dan bunga sejak awal dengan proyeksi APBD sepanjang umur obligasi. Kelima, bangun kepercayaan investor melalui tata kelola yang transparan. Keenam, pastikan manfaatnya bagi warga dan ekonomi lokal dengan melibatkan UMKM dan pemasok lokal.

Fahira juga menegaskan pentingnya komunikasi konstruktif dengan Kementerian Keuangan, Kemendagri, OJK, dan DPRD. Ia berharap Jakarta dapat menjadi contoh pembiayaan daerah yang inovatif sekaligus bertanggung jawab, dengan fokus pada manfaat dan dampak positif bagi layanan publik, ekonomi warga, dan keuangan daerah yang tetap sehat.