Jamin Keamanan Data, Kebijakan Tepat Sasaran Lewat Sensus Ekonomi 2026

Pemerintah Indonesia melalui Badan Pusat Statistik (BPS) tengah menjalankan Sensus Ekonomi (SE) 2026, agenda statistik terbesar dalam satu dekade terakhir. Sensus yang digelar setiap 10 tahun ini bertujuan menyusun kembali peta ekonomi Indonesia secara menyeluruh, mencakup seluruh aktivitas ekonomi dari usaha ultramikro hingga industri besar serta model usaha digital seperti penjualan daring dan content creator. Pendataan dilakukan dari rumah ke rumah oleh sekitar 251 ribu petugas terlatih, dimulai 15 Juni 2026 dan berlangsung hingga 31 Agustus 2026, dengan progres nasional telah mencapai lebih dari 50 persen.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan jaminan keamanan dan kerahasiaan data masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997. NIK hanya digunakan untuk verifikasi identitas melalui sistem Dukcapil, tidak difoto atau disimpan oleh petugas lapangan. Amalia menekankan bahwa ini adalah sensus ekonomi, bukan sensus perpajakan, untuk meluruskan informasi yang beredar di masyarakat.

Data akurat dari sensus menjadi fondasi pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik yang tepat sasaran dan adaptif. Tenaga Ahli Utama Bakom Fithra Faisal Hastiadi mengibaratkan sensus seperti pemeriksaan kesehatan: kebijakan yang baik membutuhkan data yang lengkap dan benar dari masyarakat. Kualitas data yang dikumpulkan sangat menentukan ketepatan berbagai kebijakan pembangunan, termasuk stimulus ekonomi.