Jamin Keamanan Data, Kebijakan Tepat Sasaran Lewat Sensus Ekonomi 2026

Pemerintah Indonesia melaksanakan Sensus Ekonomi 2026, agenda statistik besar yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap sepuluh tahun. Sensus ini bertujuan untuk menyusun peta ekonomi Indonesia secara menyeluruh, yang menjadi fondasi untuk memperkuat transformasi tata kelola data nasional dan mendukung pengambilan keputusan pembangunan berdasarkan data akurat.

Dalam pelaksanaannya, BPS menjamin kerahasiaan data responden sesuai amanat undang-undang. Nomor Induk Kependudukan (NIK) hanya digunakan untuk verifikasi identitas melalui sistem Dukcapil, tanpa memfoto dokumen seperti KTP atau kartu keluarga. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan bahwa ini adalah sensus ekonomi, bukan sensus perpajakan, untuk menjaga kepercayaan publik.

Komitmen keamanan data ini penting karena kualitas kebijakan bergantung pada kualitas informasi dari masyarakat. Sensus Ekonomi 2026 diharapkan dapat memberikan gambaran ekonomi yang akurat dan mendukung kebijakan pemerintah yang tepat sasaran.