Jumhur di BRICS, Negara Penghasil Emisi Besar Diminta Tak Lepas Tangan

Menteri Lingkungan Hidup Indonesia Jumhur Hidayat menyoroti pada Pertemuan Menteri Lingkungan Negara BRICS di New Delhi bahwa sejumlah negara majir dengan ekonomi besar cenderung mundur dari tanggung jawab mengatasi polusi dan perubahan iklim, meskipun kontribusi emisinya tetap tinggi. Indonesia menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam, pencegahan degradasi lingkungan, dan pembangunan ketahanan iklim untuk keberlanjutan pembangunan. Dalam kesempatan ini, Jumhur menyampaikan komitmen Indonesia dalam menjaga keanekaragaman hayati, termasuk lebih dari 300.000 spesies diketahui, 9,7% tumbuhan berbunga dunia, 14% mamalia, 18,6% burung, dan 23% hutan mangrove global yang terdapat di wilayahnya.

Sebagai negara kepulauing dengan lebih dari 17.000 pulau dan sebagian besar penduduknya tinggal di pesisir, Indonesia berada di garis depan dampak perubahan iklim. Fenomena seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrem, dan bencana iklim menimbulkan ancaman terhadap mata pencaharian dan meningkatkan risiko kemiskinan. Oleh karena itu, Jumhur menyatakan bahwa adaptasi iklim bukan sekadar agenda teknis, tetapi pilar utama pembangunan berkelanjutan dan keamanan nasional. Indonesia telah menyusun Rencana Adaptasi Nasional 2026-2030 sebagai langkah strategis menuju ketahanan iklim dan dukungan Visi Indonesia Emas 2045.

Di samping kebijakan modern, Jumhur juga memaparkan nilai tradisional dalam pengelolaan lingkungan. Sistem irigasi Subak di Bali, Sasi Lompa di Maluku, dan Awig-Awang di Bali disampaikan sebagai conth uk pengelolaan sumber daya berbasis komunitas. Menurutnya, praktik-praktik ini bukan hanya bagian dari warisan budaya, tetapi juga solusi efektif untuk adaptasi dan ketahanan iklim. Pertemuan dua hari ini dihadiri oleh 10 dari 11 negara anggota BRICS, termasuk delegasi Indonesia dari Kementerian Lingkungan Hidup dan perwakilan KBRI New Delhi.