Kabinetnya Disebut Gemuk dan Tidak Efisien, Prabowo: Karena Demokrasi, Saya Harus Berkoalisi
Rangkuman otomatis · disusun dengan AI

Presiden Prabowo Subianto menanggapi kritik terhadap kabinet pemerintahannya yang dianggap gemuk dan tidak efisien. Menurutnya, struktur pemerintahan yang besar merupakan konsekuensi dari sistem demokrasi yang terpilih. Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara dengan populasi hampir 300 juta jiwa dan wilayah setara dengan Eropa perlu memiliki koalisi untuk memastikan stabilitas pemerintahan.
Dalam penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur, Prabowo menekankan bahwa membangun koalisi adalah keharusan dalam sistem demokrasi. Ia membandingkan Indonesia dengan negara-negara Eropa yang terdiri dari lebih dari 27 negara, sehingga membutuhkan kerja sama lintas partai untuk mengelola negara yang menjadi ketujuh terbesar di dunia secara populasi.
Prabowo juga menyatakan bahwa kabinetnya yang terdiri dari delapan partai sudah sangat efisien dibandingkan dengan banyak negara lain yang mungkin memiliki belasan hingga puluhan partai dalam koalisi pemerintahannya. Menurutnya, tidak mungkin sebuah negara sebesar Indonesia dipimpin oleh hanya satu partai saja.
Bagikan
Diberitakan juga oleh
CNBC Indonesia · 31 Agustus 2026 pukul 13.20
Prabowo: Tidak Mungkin Indonesia Hanya Dipimpin Satu Partai
CNN Indonesia · 31 Agustus 2026 pukul 12.34
Prabowo saat Tutup Muktamar NU: Pemerintah Butuh Ketenangan
Warta Ekonomi · 31 Agustus 2026 pukul 10.30
Prabowo Didukung Parpol dan Militer, Jalan Otoriter Kian Mulus
Liputan6.com · 30 Agustus 2026 pukul 07.27
Prabowo Rapat Bareng Menhan-Panglima TNI, Bahas Syarat Suku Dayak Jadi Prajurit TNI
Berita terkait
Pengamat Bongkar Titik Lemah Prabowo: Lingkaran Dalam Kabinet
Warta Ekonomi · 20 Agustus 2026 pukul 08.00
Gerindra soal Pertemuan Sekjen Koalisi: Wajar, Dukung Program Prioritas Presiden
kumparan · 19 Agustus 2026 pukul 16.12
Munarman: Serangan Publik Hanya ke Prabowo, Bukan Gibran
Warta Ekonomi · 28 Agustus 2026 pukul 20.10
Luhut: Digitalisasi Pemerintahan RI Capai 80%, Oktober Mulai Diterapkan Nasional
Warta Ekonomi · 28 Agustus 2026 pukul 17.08