Kemendagri Dorong Pengelolaan Krisis Komunikasi Pemerintah secara Cepat dan Berbasis Data

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pengelolaan krisis komunikasi pemerintah agar dilakukan secara cepat, akurat, dan berbasis data. Hal ini disampaikan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, Anwar Harun Damanik, dalam Workshop Pengelolaan Krisis Komunikasi pada 15-18 September 2026 di Jakarta. Penanganan krisis harus dilakukan sistematis melalui tahapan deteksi, verifikasi, koordinasi, amplifikasi, dan evaluasi untuk menjaga persepsi publik.

Kemendagri menekankan bahwa aparatur komunikasi publik harus responsif terhadap teknologi digital dan menghindari asumsi dalam memberikan pernyataan. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi krusial karena posisi strategis Pemda yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Selain itu, pengelolaan krisis bukan hanya tugas unit Humas, melainkan membutuhkan dukungan data dari unit terkait guna menjaga konsistensi antara kebijakan, tindakan, dan komunikasi pemerintah demi menjaga kepercayaan publik.