Kemendagri Perkuat Kerja Sama dengan BGN, Optimalkan Peran Pemda Dukung Tata Kelola MBG

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperkuat kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengoptimalkan peran pemerintah daerah (Pemda) dalam mendukung tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Khusus secara hybrid di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada Kamis (13/8/2026) yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Dalam arahannya, Mendagri menekankan bahwa kepala daerah memiliki indikator kinerja wajib, yakni penurunan angka stunting, penurunan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ketiga target itu dapat direalisasikan lewat dukungan MBG yang dibiayai APBN tanpa membebani APBD daerah.

Pelaksanaan MBG yang optimal dinilai membuka lapangan kerja serta meningkatkan produksi sektor pangan melalui gerakan rantai pasok produsen, petani, nelayan, dan peternak. BGN akan melakukan intervensi dengan menyerap pasokan pangan guna membantu pengendalian inflasi di daerah. Pelibatan pemda telah tertuang dalam Perpres Nomor 115 Tahun 2025. Komitmen ini dipertegas dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi dan Sekretaris Utama BGN Lili Khamiliyah, disaksikan Mendagri dan Kepala BGN Sudaryono, agar identitas penerima manfaat MBG terdata akurat secara kuantitatif dan kualitatif.