Kemenkum NTB Serap Perspektif Kebijakan Baru, Dorong Bantuan Hukum Lebih Efektif

Kanwil Kemenkum NTB mengikuti Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) daring pada Rabu (9/9) yang diselenggarakan oleh Kemenkum Jambi. Diskusi ini berfokus pada analisis dan evaluasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2021 mengenai Standar Layanan Bantuan Hukum guna memperkuat implementasi kebijakan di lapangan.

Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum, Andry Indrady, menekankan bahwa BSK Hukum bertugas menghasilkan rekomendasi strategis bagi Menteri Hukum. Tujuannya agar hukum tidak sekadar menjadi norma tertulis, tetapi memberikan manfaat nyata dan dampak langsung bagi masyarakat serta pemangku kepentingan melalui layanan bantuan hukum yang lebih efektif.