Kementerian HAM Serap Aspirasi Masyarakat Sipil untuk Kebijakan HAM Ke Depan

Kementerian HAM menyelaraskan aspirasi masyarakat sipil melalui Forum Konsultasi HAM 2026 dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan HAM (Musrenbang HAM). Forum ini melibatkan organisasi HAM, akademisi, advokat, dan jurnalis untuk memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan. Mugiyanto menegaskan pendekatan bottom-up untuk kebijakan yang inklusif, dengan tiga prinsip meaningful participation: mendengar, mempertimbangkan, dan menjelaskan hasil. Masyarakat sipil juga dilibatkan mengawasi implementasi rekomendasi. Terdapat 100+ surat masukan dari masyarakat, termasuk aksi EMUD Bersatu di Monas atas ketidakcocokan kebijakan pusat dengan aspirasi lokal.