Kementerian Terkait Diharapkan Respons Dinamika dan Isu Sosial di Kampus

Gerakan Sipil Nusantara (GESNUS) meminta pemerintah agar tetap waspada terhadap dua isu krusial di ruang publik: perluasan peran militer ke ranah sipil dan penanganan agenda sosial kontroversial di lingkungan akademik. Koordinator GESNUS, Agus Setiawan, menegaskan bahwa Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) harus menjadi garda terdepan dalam merespons dinamika sosial di kampus, termasuk isu LGBT. Menurut Agus, isu LGBT menjadi tanggung jawab langsung kedua kementerian tersebut untuk mencegah penyebaran di ruang akademik, sehingga tidak perlu melibatkan militer dengan dalih ancaman nonmiliter yang berpotensi menormalisasi kehadiran militer di ranah sipil. Agus juga menekankan pentingnya menjaga profesionalisme TNI sesuai mandatnya sebagai lembaga pertahanan negara, sekaligus menjaga ruang akademik tetap bersih dari doktrinasi atau pembungkaman diskusi. Ia mengimbau agar isu sosial seperti kampanye atau advokasi LGBT di perguruan tinggi diuji secara terbuka dan bertanggung jawab secara akademis, tanpa memaksakan doktrin atau melabeli pihak yang berbeda sebagai intoleran. Kampus, menurutnya, bukan tempat memaksakan doktrin sosial, melainkan ruang akademik yang harus memberi kebebasan bagi mahasiswa untuk bertanya, mengkritik, meneliti, dan berbeda pendapat.