Kepala Daerah Kena OTT Lagi, Komisi II Ungkit Pilkada Berbiaya Tinggi
Rangkuman otomatis · disusun dengan AI

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menyuarakan keprihatinan atas maraknya kepala daerah yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menanggapi tertangkapnya Bupati Pemalang Anom Widiyantoro sebagai kasus teranyar.
Dede menekankan perlunya mencari akar masalah, bukan sekadar menanggapi akibatnya. Menurut dia, salah satu penyebab utama adalah biaya pilkada yang sangat tinggi, yang memicu tingginya praktik money politics atau politik uang saat pemilihan. Kandidat yang sudah mengeluarkan biaya besar cenderung merasa perlu mendapatkan return atau pengembalian atas pengeluaran tersebut.
Selain itu, Dede juga menyoroti faktor kewenangan pemimpin daerah yang berpotensi menjadi pemicu terjadinya korupsi. Ia menyerukan agar semua pihak mengidentifikasi penyebab mendalam dari fenomena tersebut agar dapat dicarikan solusi yang tepat.
Bagikan
Diberitakan juga oleh
Liputan6.com · 31 Juli 2026 pukul 07.00
Wacana Kenaikan Gaji Kepala Daerah di Tengah Maraknya OTT
Liputan6.com · 30 Juli 2026 pukul 20.43
Banjir OTT, Partai Diminta 'Sekolahkan' Calon Kepala Daerah Sebelum Pilkada
Detik.com · 30 Juli 2026 pukul 17.01
Mendagri Sudah Lapor Prabowo soal Marak Kepala Daerah Terjaring OTT
Detik.com · 30 Juli 2026 pukul 06.47
PKB soal Kepala Daerah Kena OTT KPK: Level Darurat, Solusinya Bukan Cicilan
Berita terkait
Bupati Pemalang Kena OTT KPK, Komisi II DPR Sorot Gaji Kepala Daerah Minim
Detik.com · 29 Juli 2026 pukul 13.51
Bupati Bolmong Utara Tertangkap OTT KPK, PDIP Cabut Dukungan
JPNN.com · 23 September 2026 pukul 15.31
Kepala Daerah dan Rasa Haus Pundi-Pundi Kekayaan
Liputan6.com · 23 September 2026 pukul 05.00
Daftar 13 Kepala Daerah Kabupaten/Kota Terjaring OTT KPK 2026
CNN Indonesia · 22 September 2026 pukul 11.55