Wacana Kenaikan Gaji Kepala Daerah di Tengah Maraknya OTT

Pemerintah Indonesia membuka peluang untuk menaikkan hak keuangan kepala daerah melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2000. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan aturan yang berlaku selama 26 tahun itu sudah tidak relevan. Revisi akan dibahas bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas, termasuk formula perhitungan baru yang mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah berdasarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Komisi II DPR mengusulkan agar hak keuangan kepala daerah dirumuskan ulang dengan skema remunerasi berbasis capaian kinerja, bukan sekadar kenaikan nominal. Usulan ini merupakan aspirasi dari Apkasi, Apeksi, dan Asosiasi Wakil Kepala Daerah. Skema berbasis kinerja diharapkan dapat memberikan penghargaan bagi kepala daerah berprestasi sekaligus menekan potensi penyalahgunaan wewenang dan korupsi.

Wacana kenaikan gaji ini mencuat di tengah maraknya operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap kepala daerah sepanjang 2026. Hingga akhir Juli 2026, KPK telah melakukan 18 OTT dengan sedikitnya 12 kepala daerah terseret, mulai dari Wali Kota Madiun hingga Bupati Pemalang. Rangkai OTT terjadi di berbagai wilayah dari Januari hingga Juli 2026.