PKB soal Kepala Daerah Kena OTT KPK: Level Darurat, Solusinya Bukan Cicilan

Muhammad Khozin, Kapoksi PKB Komisi II DPR, menanggapi operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro. Ia menyatakan korupsi oleh kepala daerah sudah pada level darurat dan memerlukan solusi mendasar, bukan sekadar tindakan parsial. Khozin mengidentifikasi tiga pola korupsi yang sering terjadi, yaitu terkait rekrutmen jabatan, pengadaan barang dan jasa, serta pemberian izin. Ia menekankan perlunya perbaikan mekanisme dan pengawasan untuk menutup celah korupsi yang berkaitan dengan kewenangan kepala daerah.

Khozin juga membahas motif korupsi, apakah berdasarkan kebutuhan (by need) atau kerakusan (by greed), dengan menghubungkannya kepada kebutuhan modal politik. Ia mengusulkan desain pilkada yang tidak padat modal dan peningkatan dana insentif bagi kepala daerah. Komisi II DPR berencana menggelar rapat kerja dan rapat dengar pendapat umum dengan Kemendagri serta asosiasi pemerintah daerah untuk membahas remunerasi, sistem dana bagi hasil (DBH), dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

KPK dalam OTT ini mengamankan barang bukti berupa uang tunai lebih dari Rp 2 miliar. Bupati Anom Widiyantoro dan rombongan, termasuk istrinya, masih berstatus terperiksa, dan KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menetapkan status hukum mereka.