Bupati Pemalang Kena OTT KPK, Komisi II DPR Sorot Gaji Kepala Daerah Minim

Komisi II DPR menanggapi operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro. KPK mengamankan barang bukti uang tunai lebih dari Rp 2 miliar dan menyegel 21 ruangan di Pemkab Pemalang, dengan total 21 orang diamankan. Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf Macan menilai tingginya biaya politik saat pilkada menjadi salah satu faktor utama terjadinya korupsi di kalangan kepala daerah. Biaya kontestasi yang mahal dan praktik money politics membuat banyak kepala daerah berusaha mengembalikan modal yang telah dikeluarkan.

Selain itu, Dede menyoroti kewenangan besar yang dimiliki kepala daerah yang dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Ia juga menyebut minimnya penghasilan halal kepala daerah, di mana gaji dan tunjangan yang diterima dinilai belum memadai untuk memenuhi berbagai tuntutan dari pendukung dan konstituen. Untuk mencegah korupsi, Dede mengusulkan agar biaya pilkada dibatasi dan take‑home pay kepala daerah ditingkatkan, termasuk melalui pemberian biaya penunjang operasional serta tambahan pendapatan dari pendapatan asli daerah sesuai PP 69 Tahun 2010. Dengan perbaikan tersebut, diharapkan lebih banyak orang yang berminat maju pilkada tanpa harus mengorbankan integritas.