Ketidakpastian Izin Tambang Mulai Lumpuhkan Ekonomi Masyarakat di Kalimantan

Ketidakpastian regulasi dan perizinan pertambangan batu bara di Kalimantan menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penurunan aktivitas ekonomi masyarakat. Kementerian ESDM menghentikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara sejak Januari 2022, menghilangkan sumber penghasilan utama warga. Menurut tokoh masyarakat Hasbi, ketika aktivitas tambang terganggu, ekonomi masyarakat ikut lumpuh. Sektor ini menjadi pilar PDRB dan lapangan kerja di Kalimantan. Forum Komunikasi IUP-IKN memproyeksikan 15.080 pekerja tambang berpotensi terdampak di wilayah IKN, dengan 1.070 pekerja telah terpengaruh pada semester pertama 2026. Jika mencakup keluarga, dampak mencapai 50.000-60.000 jiwa. Penurunan produksi tambang juga mempengaruhi sektor pendukung seperti warung makan, laundry, bengkel, katering, dan transportasi.