Ketua MPR Beberkan Efek Kopdes Merah Putih, Warning Ini Jangan Terjadi

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang diluncurkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka merupakan pelaksanaan amanat konstitusi. Hal ini disampaikan dalam pidato pembukaan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD menjelang HUT ke-81 RI pada 14 Agustus 2026. Muzani menyoroti pencapaian 81 tahun kemerdekaan seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, industri, pertanian, perlindungan sosial, dan pengentasan kemiskinan. Ia menekankan pembangunan ekonomi tidak boleh diserahkan pada persaingan bebas yang merugikan pihak lemah.

Muzani juga membahas program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai investasi pencerdasan bangsa. Terkait KDMP, ia menyatakan koperasi harus dikawal agar tata kelolanya baik, tepat sasaran, dan akuntabel. Melalui koperasi yang sehat, petani mendapat posisi tawar, nelayan akses pasar, pelaku usaha mikro berkembang, serta distribusi kebutuhan pokok diperpendek. Keberhasilan koperasi diukur dari tumbuhnya ekonomi produktif dan kemandirian masyarakat.

Sebelumnya, Presiden Prabowo pada 12 Juli 2026 memerintahkan penyaluran barang subsidi seperti pupuk dan elpiji melalui KDMP. Langkah ini bertujuan mencegah penyimpangan subsidi yang tidak sampai ke masyarakat berkebutuhan. Muzani menegaskan koperasi adalah sarana demokrasi ekonomi dan semangat maju bersama, bukan sekadar badan usaha.