Kewajiban Moral Lindungi Rakyat dari Manipulasi Harga dan Mutu Beras

Rakyat Indonesia masih sulit diakses beras bermutu dan harga wajar meski pemerintah sudah berupaya. Menurut Menteri Pertanian Amran Sulaiman, lebih dari 90 persen beras fortifikasi di pasar tidak memenuhi standar kualitas. Dari 28 merek yang diuji, 27 di antaranya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Akibatnya, harga beras fortifikasi rata-rata mencapai Rp23.385 per kg, jauh di atas harga beras pembanding sebesar Rp13.689 per kg. Selisih harga mencapai Rp9.695 per kg, dengan potensi kerugian konsumen diperkirakan mencapai Rp89,19 triliun per tahun. Kasus ini menunjukkan kegagalan regulator dalam melindungi kesejahteraan rakyat sebagai konsumen utama beras, yang menjadi bahan makanan pokok bagi sekitar 290 juta jiwa di Indonesia.

Masalah tidak berhenti di situ. Pemerintah juga menghadapi kelangkaan beras 5 kg di pasaran, sehingga Kementerian Perdagangan meminta Bulog segera memasok beras ke jaringan ritel modern. Sejumlah masalah berulang seperti fluktuasi harga gabah, kelangkaan, dan kasus beras oplosan justru menjadi bukti lemahnya pengawasan terhadap mafia pangan yang selalu mencari cara baru untuk memanipulasi pasar.

Pemerintah telah mengalokasikan subsidi sektor pangan sebesar Rp164,4 triliun pada tahun 2026, naik dari Rp139,4 triliun pada tahun sebelumnya. Namun, sebagian besar subsidi ini justru disalahkan oleh mafia pangan. Untuk memperbaiki situasi ini, Bapanas sedang mengumpulkan bukti dan data untuk menyerahkan kepada Satgas Pangan Polri, serta bersiap memberlakukan sanksi administratif seperti pencabutan izin edar terhadap produsen yang terlibat.