Penyimpangan Beras Fortifikasi Diperkirakan Rugikan Masyarakat Rp 71 T

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan pemerintah akan mengusut tuntas dugaan penyimpangan beras fortifikasi yang diperkirakan merugikan masyarakat hingga Rp 71 triliun. Menurutnya, kasus ini bukan sekadar soal harga, melainkan perampasan hak rakyat atas pangan bergizi terjangkau. Hal ini disampaikan saat menerima perwakilan organisasi kepemudaan, pelajar, dan mahasiswa di kediamannya, Minggu (2/8/2026).

Beras fortifikasi merupakan program penambahan vitamin dan mineral pada beras untuk menekan angka stunting, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun pemerintah menemukan indikasi produk berlabel fortifikasi dijual dengan harga sangat tinggi, mencapai sekitar Rp 42 ribu per kilogram, jauh dari tujuan awal membantu masyarakat miskin. Kementerian Pertanian bersama Badan Pangan Nasional, Satgas Pangan Polri, dan instansi terkait memperkuat pengawasan serta mempercepat penegakan hukum, sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar kebijakan pangan bebas dari praktik mafia pangan.

Amran menegaskan negara akan bertindak tegas melindungi rakyat dari pihak yang mengambil untung dengan mengorbankan masyarakat kecil. Ia juga mengajak organisasi kepemudaan, pelajar, dan mahasiswa untuk aktif mengawal proses pengusutan dan menjadi mitra pemerintah dalam menjaga transparansi kebijakan pangan nasional.