Kiai Sepuh Soroti Intervensi Muktamar ke-35 NU

Para kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) mengingatkan peserta Muktamar ke-35 NU agar tidak terpengaruh tekanan, transaksi politik, atau dugaan intervensi dalam pemilihan kepengurusan. Mereka menilai pemilihan yang tidak jujur berpotensi menjadi preseden buruk bagi organisasi. Pesan ini disampaikan setelah pertemuan tertutup di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, pada Rabu (26/8). Juru Bicara Kiai Sepuh, KH Muhibul Aman Ali, menyatakan bahwa sejumlah indikasi seperti pengondisian, intimidasi, dan isu karantina peserta di Asrama Haji Sukolilo dinilai mengganggu kemandirian dan kehormatan Muktamar. Para kiai juga menyoroti penggunaan nama pemerintah untuk memengaruhi psikologis peserta, sekaligus menegaskan bahwa proses pemilihan harus tetap memilih calon terbaik tanpa tekanan. Dalam tausiyah moral, para kiai meminta seluruh pihak menghentikan praktik transaksi politik, rekayasa, tekanan, dan pengondisian yang dapat memengaruhi pilihan peserta. Mereka menekankan pentingnya kebebasan peserta dari pengurus wilayah dan cabang untuk menentukan pilihan tanpa intimidasi atau provokasi. Perhatian khusus diarahkan kepada pemerintah, dengan klaim bahwa Presiden bersikap netral, namun meminta tindakan tegas jika pejabat menggunakan nama Presiden untuk memengaruhi peserta. Para kiai menyatakan kesediaan bertemu langsung dengan Presiden untuk menyampaikan bukti intervensi. PBNU juga memanfaatkan teknologi command center dan 100 kamera CCTV untuk memantau Muktamar ke-35 di Jombang guna memastikan transparansi. Peserta dikarantina di Asrama Haji Sukolilo Surabaya dengan penjagaan ketat, sementara Dinas Pendidikan Jawa Timur menyiapkan SMA dan SMK sebagai tempat transit. Beberapa PCNU di pantura Jatim belum mengambil sikap terkait dukungan pada kandidat tertentu, sementara rumor kontestasi pemilihan Ketua Umum PBNU terus beredar. Eks Ketua PCINU Turki Ahmad Munji menyebutkan tiga kriteria utama calon Ketua Umum, termasuk diplomasi global.