Komisi V DPR Dorong Integrasi Kelembagaan dan Anggaran untuk Perkuat Penanganan Bencana

Komisi V DPR mendorong pemerintah mengintegrasikan kelembagaan penanggulangan bencana agar respons terhadap bencana alam berada dalam satu komando. Integrasi ini perlu didukung dengan skema anggaran khusus yang dapat digunakan sejak fase tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana. Hal ini muncul setelah penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang melibatkan BMKG, Basarnas, dan Kementerian Pekerjaan Umum secara terpisah. Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda menyatakan bahwa penanganan gempa NTT masih melibatkan banyak lembaga dengan tugas berbeda. Gempa berkekuatan 7,7 itu menyebabkan kerusakan infrastruktur berat, termasuk jalan dan dermaga, serta menyebabkan korban jiwa akibat bangunan roboh. Komisi V telah mengkoordinasikan pemantauan gempa susulan, evakuasi korban, dan pemulihan infrastruktur dengan ketiga lembaga tersebut. Syaful menekankan pentingnya informasi yang spesifik hingga tingkat kabupaten/kota agar masyarakat dapat menentukan langkah evakuasi yang tepat. Respons Basarnas dalam 12-24 jam pertama dinilai relatif baik. Komisi V juga mendorong agar anggaran kebencanaan tidak hanya fokus pada fase tanggap darurat, tetapi juga mencakup pemulihan jangka panjang agar pelayanan publik dan infrastruktur kembali normal.