Korsel Pertimbangkan Wajib Militer untuk Perempuan

Hampir 60 persen warga Korea Selatan mendukung agar perempuan juga wajib menjalani militer bersama laki-laki, menurut survei terbaru yang dilakukan Reform Institute. Angka ini mencerminkan pergeseran pandangan yang selama ini menganggap wajib militer bagi perempuan sebagai hal yang sensitif. Saat ini, seluruh laki-laki sehat di Korea Selatan diwajibkan menjalani dinas militer selama 18 hingga 21 bulan. Namun, jumlah pendaftar laki-laki yang memenuhi syarat terus menurun—dari 332.000 pada 2019, menjadi 257.000 pada 2022, dan diperkirakan hanya 120.000 pada 2043. Penurunan ini dipengaruhi oleh angka kelahiran yang rendah dan dinamika sosial yang berubah.

Perdebatan ini juga dipengaruhi oleh isu kesetaraan gender. Banyak laki-laki muda yang merasa tidak adil karena wajib militer hanya diberlakukan bagi laki-laki, sementara kesempatan perempuan dalam pendidikan dan karier semakin luas. Di sisi lain, sejumlah pihak, termasuk akademisi dan aktivis, menolak gagasan ini. Mereka berargumen bahwa perempuan di Korea Selatan masih memikul tanggung jawab besar terkait kehamilan, persalinan, dan pengasuhan anak, sehingga menambah beban wajib militer bisa semakin berat. Mereka juga menekankan bahwa teknologi militer modern, seperti drone dan cyber, lebih efisien dibandingkan kekuatan fisik tradisional.

Pemerintah Korea Selatan telah membentuk satuan tugas pada 2025 untuk merevisi rencana dasar pertahanan nasional, termasuk potensi perubahan sistem wajib militer yang sudah ada sejak 1950-an. Reformasi ini juga dapat mencakup pengecualian bagi warga kelahiran asing dan penyesuaian terhadap jumlah orang yang dikorbankan dari kewajiban militer. Namun, pemerintah belum mengungkapkan posisi resmi terkait wajib militer bagi perempuan.