Langkah Prabowo Bentuk Badan Pengelola Gambut untuk Cegah Karhutla

Presiden Prabowo Subianto akan membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) yang langsung di bawahnya untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di atas lahan gambut. Badan ini dibentuk setelah diskusi dengan akademisi di Istana Merdeka, Jakarta, pada 24 September 2026. BPGMN akan fokus pada enam provinsi rawan karhutla: Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. BPGMN berbeda dari BRGM sebelumnya karena tidak lagi diawasi Kementerian Kehutanan, melainkan langsung ke Presiden. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan tujuannya adalah pencegahan yang lebih efisien daripada respons pasca-kebakaran. Badan akan bekerja di tingkat desa dengan melibatkan ilmuwan, profesional, dan masyarakat melalui Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA). Komisi IV DPR mendukung pembentukan BPGMN namun menekankan pentingnya alokasi anggaran yang cukup dan koordinasi dengan DPR. Para anggota DPR menyoroti bahwa BRGM yang dibubarkan tahun lalu berperan penting dalam mencegah karhutla, terutama di lahan gambut luas 13 juta hektar.