Masalah PPPK & P3K Paruh Waktu Sudah Dibahas di Rakor 4 Menteri, Semoga Terealisasi

Pemerintah Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, mendukung rencana pengalihan status guru PPPK dan PPPK Paruh Waktu (P3K PW) menjadi ASN pusat. Rencana ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Membahas Lanjutan (Rakor) yang diikuti oleh empat menteri, termasuk Mendagri Tito Karnavian, MenPANRB Rini Widyantini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, dan Menteri Agama Nasaruddin Umar, pada Senin (10/8/2026) di Jakarta. Dalam rakor, bahasan tertarik salah satunya adalah perubahan kewenangan pengelolaan guru ASN agar dapat ditempatkan di daerah kekurangan guru, sehingga distribusi tenaga pendidik lebih merata.

Bupati Bulungan Syarwani menyatakan dukungan penuh dan menunggu kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Ia menyampaikan bahwa perubahan ini diharapkan dapat mengurangi beban fiskal pemerintah daerah terkait pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD). Dengan status guru PPPK menjadi ASN pusat, beban biaya penempatan dan gaji sebagian besar ditanggung oleh pemerintah pusat, sehingga memperringankan keuangan daerah yang kesulitan menampung belanja pegawai dalam anggaran yang ada.