Mendag sebut G20 TMM tolak pangan sebagai alat tekanan geopolitik

Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso menyatakan bahwa hasil Pertemuan Menteri Perdagangan G20 di Milwaukee, Amerika Serikat, menekankan penolakan terhadap penggunaan pangan sebagai alat tekanan geopolitik. Menurutnya, para menteri sepakat bahwa isu keamanan pangan harus ditangani melalui kolaborasi, bukan melalui instrumen politik yang merugikan negara lain. Indonesia bersama anggota G20 lainnya juga menekankan pentingnya menyelesaikan isu seperti excess capacity, praktik kerja paksa, dan aturan tarif MFN WTO secara inklusif dan berbasis bukti.

Dalam pembahasan excess capacity, Budi menegaskan bahwa setiap penilaian harus didasarkan pada analisis spesifik per sektor, termasuk dinamika pasokan dan permintaan, tingkat utilisasi kapasitas, serta struktur pasar dan teknologi yang relevan. Ia menekankan bahwa isu ini tidak boleh disederhanakan menjadi label politik semata.

Terkait isu pekerjaan paksa, Indonesia menegaskan komitmennya melalui ratifikasi sembilan dari sepuluh Konvensi Fundamental ILO dan regulasi larangan impor barang hasil kerja paksa. Komitmen ini juga tercantum dalam Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif dengan EFTA dan Uni Eropa. Indonesia menegaskan bahwa upaya penghapusan kerja paksa harus tetap menjaga hak dan martabat pekerja tanpa menjadi alat tekanan politik.