Mendagri: Integritas Jadi Kunci Tata Kelola yang Bersih dan Akuntabel

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan integritas kepala daerah menjadi kunci tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, efektif, dan akuntabel. Pernyataan itu disampaikan seusai rapat koordinasi penguatan integritas dan pencegahan korupsi yang digelar secara hybrid di Surabaya, Jawa Timur, pada Selasa (4/8). Rapat tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Tito mengingatkan bahwa beberapa kepala daerah atau wakilnya terjerat kasus korupsi, termasuk operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK dan penegak hukum lainnya. Ia menegaskan pemerintah terus memperkuat sistem pengawasan dan pembinaan untuk meminimalkan korupsi, namun keberhasilan tetap bergantung pada integritas pribadi masing-masing pemimpin. Karena kepala daerah dikenal masyarakat dan tidak mungkin diawasi 24 jam, komitmen antikorupsi menjadi tanggung jawab individu. Kegiatan di Surabaya merupakan bagian dari program penguatan integritas dan pencegahan korupsi yang mencakup 10 klaster wilayah di seluruh Indonesia, dengan sembilan klaster lain akan menyusul.

Rapat dihadiri Ketua KPK Setyo Budiyanto, Deputi BPKP Aryanto Wibowo, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wagub Bali I Nyoman Giri Prasta, serta bupati/wali kota, ketua DPRD, sekda, inspektur, kepala BPK, BPKP, Ombudsman, dan kepala dinas PU dari Jatim dan Bali.