Mendagri Tegaskan Integritas Kepala Daerah Kunci Wujudkan Pemerintahan Bersih & Akuntabel

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa integritas kepala daerah merupakan kunci untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, efektif, dan akuntabel. Pernyataan ini disampaikan Tito kepada media setelah memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang diselenggarakan secara hybrid di Surabaya pada Selasa (4/8). Sebagai pembina dan pengawas pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab untuk terus membina dan mengingatkan para kepala daerah agar menjalankan pemerintahan yang berintegritas. Rakor ini diselenggarakan melalui kolaborasi antara Kemendagri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tito mengungkapkan keprihatinan atas sejumlah kepala daerah atau wakil kepala daerah yang terlibat dalam kasus korupsi, termasuk beberapa yang ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK dan penegak hukum lainnya. Ia menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat sistem pengawasan dan pembinaan untuk meminimalkan praktik korupsi, meskipun keberhasilan upaya tersebut pada akhirnya bergantung pada integritas pribadi setiap kepala daerah. Kepala daerah, yang telah melalui proses politik yang panjang dan dikenal oleh masyarakat, tidak mungkin diawasi setiap saat tanpa henti.